BPMP SUMUT Mendampingi PEMDA Dalam Perencanaan dan Penganggaran Terkait Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.
Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan pendampingan perencanaan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan pada tanggal 27 hingga 29 Mei 2024 di Aula Sisimangaraja, Asam Kumbang Medan. Kegiatan ini bertujuan membantu Pemda dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan pemenuhan SPM Pendidikan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan.
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara, Tajuddin Idris, S.Si, M.T. Dalam sambutannya, Tajuddin menekankan pentingnya perencanaan yang baik yang didasarkan pada data yang akurat. “Sebuah kegiatan yang baik tentu disusun berdasarkan perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik bisa disusun dengan data yang baik. Perencanaan yang baik menuju data yang benar, kegiatan yang baik disusun berdasarkan perencanaan dari data yang benar,” ujarnya.
Kegiatan ini diselenggarakan BPMP dengan mengundang Dinas Pendidikan (Disdik), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 33 kab/kota se-provinsi Sumatera Utara. “Sinergi ini sangat penting untuk menyiapkan program dan kegiatan pendidikan yang menjadi fokus utama di Sumatera Utara. Disdik menyusun semua kegiatan dalam rangka mensukseskan program Merdeka Belajar, yang kemudian dituangkan dalam perencanaan oleh Bappeda, dengan anggaran yang disiapkan oleh BPKAD”, lanjut Tajuddin.
Tajuddin juga mengungkapkan bahwa anggaran pendidikan yang seharusnya mencapai 20% dari total anggaran, pada kenyataannya sering kali tidak mencapai angka tersebut karena adanya kebijakan lain. Oleh karena itu, dasar penyusunan anggaran harus berdasarkan perencanaan yang berbasis data mutu pendidikan, yaitu rapor pendidikan. “Basis penyusunan anggaran kita adalah data untuk mutu pendidikan yang berasal dari rapor pendidikan,” tambahnya. Dengan demikian, diharapkan perencanaan dan penganggaran bisa menjadi paket yang utuh dan terpadu.
Kepala BPMP Sumut juga mendorong kabupaten/kota yang telah mencapai hasil baik untuk berbagi praktik terbaik mereka dengan daerah lain. “Kolaborasi dalam praktik baik sangat penting karena keberhasilan kabupaten/kota merupakan cikal bakal keberhasilan Sumatera Utara secara keseluruhan,” ujarnya. Sinergi antara Bappeda dalam penyusunan perencanaan, Disdik sebagai pelaksana, dan BPKAD dalam penyediaan anggaran harus tetap terjaga agar tidak ada pihak yang bergerak sendiri-sendiri.
Pendidikan merupakan salah satu pelayanan dasar yang penting di Indonesia, seperti halnya infrastruktur dan kesehatan. Oleh karena itu, Tajuddin mengharapkan Bappeda dan BPKAD memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan dalam penyusunan perencanaan dan penganggarannya. Selain itu, dengan adanya bonus demografi, , perencanaan yang matang sangat diperlukan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Momentum bonus demografi ini hanya bisa dihadapi dengan pendidikan yang layak karena perlu menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan,” tutupnya. (ATR)
Dokumentasi Kegiatan :