Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) Audiensi di BPMP Sumut.
Medan – Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) DJPb melakukan audiensi dengan BPMP Provinsi Sumatera Utara sebagai bagian dari persiapan penerapan Manajemen Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Instansi Vertikal DJPb. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman tentang Layanan HAI DJPb, serta mengevaluasi penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) di aplikasi SAKTI dan Gaji Web. Dalam audiensi ini, para Agent HAI DJPb berperan penting dalam berbagi pengetahuan serta pengalaman mereka dalam menangani permasalahan teknis yang sering dihadapi satuan kerja (satker), khususnya yang berkaitan dengan layanan digital. – (16/10)
Salah satu topik utama dalam audiensi ini adalah Layanan HAI DJPb, sebuah layanan terpadu yang dirancang untuk mendukung satuan kerja (satker) dalam hal penyelesaian masalah teknis dan non-teknis yang terkait dengan penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan negara. Layanan ini tidak hanya membantu dalam penyelesaian masalah teknis, tetapi juga memberikan pendampingan kepada satker dalam memahami dan mengoptimalkan penggunaan aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh DJPb, seperti SAKTI dan Gaji Web.
Dalam sesi sharing knowledge, para Agent HAI DJPb berbagi pengalaman mereka dalam menangani keluhan dan masalah yang dihadapi oleh satker dalam menggunakan aplikasi tersebut. Mereka juga memaparkan beberapa kasus yang sering muncul, seperti kendala teknis dalam proses implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) di aplikasi SAKTI, yang merupakan salah satu komponen penting dalam efisiensi pengelolaan keuangan negara. Penerapan TTE ini dimaksudkan untuk mempercepat dan mengamankan proses administrasi, namun sering kali masih ditemukan kendala dalam integrasi sistem dan validasi data.
Selain itu, dalam audiensi ini juga dibahas evaluasi terhadap Gaji Web, yaitu aplikasi yang digunakan secara luas oleh satker untuk pengelolaan penggajian pegawai. Evaluasi ini penting karena keberhasilan pengelolaan gaji sangat berpengaruh pada tingkat kepuasan pengguna, terutama dalam hal kehandalan sistem dan respons yang cepat terhadap keluhan atau masalah teknis. Para perwakilan dari SITP DJPb menyampaikan bahwa saat ini mereka sedang mengidentifikasi beberapa masalah yang sering muncul dalam penggunaan Gaji Web dan sedang mengupayakan perbaikan agar aplikasi ini dapat berjalan lebih optimal.
Diskusi juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap penerapan TTE di aplikasi SAKTI dan Gaji Web. Penerapan TTE yang baik akan mendukung percepatan administrasi dan keamanan transaksi keuangan negara. Namun, Tajuddin Idris menambahkan bahwa tantangan seperti integrasi antar-sistem dan keandalan sistem perlu mendapat perhatian serius, agar tidak menghambat kelancaran proses operasional di satker.
Dalam sesi diskusi, para Agent HAI DJPb berbagi pengalaman mengenai tantangan yang mereka hadapi dalam mendukung operasional satker, khususnya dalam penerapan TTE di aplikasi SAKTI. TTE merupakan elemen penting dalam transformasi digital yang diusung DJPb, yang berfungsi untuk meningkatkan keamanan dan kecepatan transaksi keuangan pemerintah. Namun, dalam penerapannya, masih ditemukan beberapa kendala teknis, seperti integrasi sistem, masalah autentikasi, dan keterbatasan infrastruktur di beberapa satker. Agent HAI DJPb juga menjelaskan langkah-langkah mitigasi yang mereka terapkan untuk menangani berbagai permasalahan teknis tersebut dan memastikan layanan tetap berjalan sesuai prosedur.
Selain itu, diskusi juga berfokus pada evaluasi sistem Gaji Web, yang merupakan salah satu layanan esensial dalam mengelola penggajian pegawai di lingkungan DJPb. Dengan banyaknya satker yang menggunakan Gaji Web, layanan ini harus terus dipantau dan diperbaiki agar selalu responsif terhadap kebutuhan pengguna. Beberapa masalah yang sering muncul meliputi keterlambatan dalam pemrosesan data, gangguan sistem, serta kesalahan teknis lainnya yang dapat memengaruhi kepuasan pengguna. SITP DJPb berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan sistem dan menyempurnakan fitur-fitur Gaji Web agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada satker.
Kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara, Tajuddin Idris, S.Si, M.Si, menyambut baik audiensi ini dan mengapresiasi upaya DJPb dalam memperkuat sistem layanan TIK, terutama dalam meningkatkan pelayanan terhadap satker. Beliau menegaskan bahwa kolaborasi antara BPMP dan DJPb sangat penting untuk memastikan keberhasilan penerapan teknologi ini di lapangan. Beliau juga berharap agar pelatihan dan pendampingan lebih lanjut terkait penggunaan aplikasi-aplikasi ini dapat diberikan kepada satker, sehingga mereka lebih siap dan mampu menangani masalah teknis yang mungkin muncul di masa depan. (ATR)