Rapat Koordinasi Direktorat SMA Tingkat Provinsi Tahun 2025 “Peran Pemda Menuju Pendidikan Yang Bermutu Untuk Semua”
Jakarta, 19 Juni 2025 – Direktorat Sekolah Menengah Atas (SMA), Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Program Direktorat SMA Tingkat Provinsi Tahun 2025 di Aston Kartika Grogol Hotel & Pusat Konferensi, Jakarta Barat. Kegiatan ini berlangsung selama empat hari dan dihadiri oleh 140 peserta dari seluruh provinsi di Indonesia.
Setiap provinsi diwakili oleh tiga perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi, yaitu Kepala Bidang Pembinaan SMA, Pengelola BOS, dan Pengelola DAK, serta satu orang perwakilan dari Balai Besar/Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP/BPMP). BPMP Provinsi Sumatera Utara diwakili oleh Widyaprada Sarwo Edhie, ST, M.Pd.
Acara ini secara resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Dr. Gogot Suharwoto, S.Pd, M.Ed, Ph.D. Dalam sambutannya, beliau menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan kebijakan Merdeka Belajar, khususnya di jenjang pendidikan menengah. Turut hadir dalam pembukaan kegiatan ini Direktur SMA, Winner Jihad Akbar, S.Si, M.Ak dan Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Media, Makruf, SKM, yang memberikan penguatan dalam aspek komunikasi kebijakan pendidikan.
Selama pelaksanaan rapat, peserta difasilitasi oleh narasumber dari Direktorat SMA, termasuk Kasubdit Sarpras, Ketua Tim Kerja Kesetaraan dan Wajib Belajar 13 Tahun, Ketua Tim Kerja Pembelajaran dan Penilaian, serta Ketua Tim Kerja Peserta Didik. Rangkaian pembahasan difokuskan pada upaya penguatan kolaborasi pusat-daerah serta penyelarasan program-program prioritas.
Salah satu fokus utama adalah penguatan kolaborasi program pusat dan daerah. Peserta menyepakati pentingnya harmonisasi kebijakan antara Direktorat SMA dan Dinas Pendidikan Provinsi dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan. Kesepahaman ini diharapkan mempercepat transformasi pendidikan nasional di tingkat SMA.
Selanjutnya, peserta menerima materi mengenai optimalisasi dana BOS untuk mendukung pelatihan coding dan pengembangan Kurikulum Akademik (KA). Dana BOS diarahkan untuk digunakan secara lebih fleksibel dan adaptif dalam mendukung penguatan kompetensi abad 21, khususnya pada penguasaan teknologi informasi dan pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan lokal.
Materi berikutnya membahas revitalisasi sarana dan prasarana SMA melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Disepakati mekanisme pemanfaatan DAK untuk pembangunan ruang kelas, laboratorium, serta pengadaan perangkat TIK guna menunjang pembelajaran yang lebih inovatif dan digital. Langkah ini diharapkan menjadi solusi percepatan peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan menengah.
Menutup kegiatan, dilaksanakan diskusi terbuka mengenai penyaluran dan pertanggungjawaban dana BOS dan DAK. Forum ini menjadi wadah klarifikasi terhadap berbagai tantangan pelaksanaan di daerah, terutama terkait dengan teknis pencairan, pemanfaatan, dan pelaporan. Masukan dari peserta daerah dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan sistem dan regulasi ke depan.
Melalui rapat koordinasi ini, Direktorat SMA berharap tercipta sinergi berkelanjutan antar pemangku kepentingan pendidikan, yang berujung pada peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan menengah di seluruh Indonesia. Sarwo Edhie-Arif
