Praktik Baik PTM Terbatas Berbagai Daerah, Daftar Periksa Wajib Dipenuhi

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, mengapresiasi para kepala daerah yang terus bergerak menyelamatkan pendidikan di wilayah masing-masing. “Bapak dan ibu bisa dikategorikan bupati dan walikota penggerak,” puji Menteri Nadiem pada webinar daring bertema “Dunia Pendidikan Saat Covid-19” dalam rangka ulang tahun IDN Times ke-7, Rabu (16/6) yang dihadiri Bupati Purwakarta, Bupati Dharmasrya, dan Walikota Singkawang.

Diakui Mendikbudristek, ketika Kemendikbudristek mensurvei mengapa sekolah-sekolah belum menggelar PTM terbatas, sebanyak 60-70 persen menjawab karena tidak diperbolehkan pemerintah daerah dan Satgas Covid-19, padahal seluruh kriteria sudah terpenuhi. Pada kesempatan ini, ia kembali menegaskan bahwa semua sekolah di Indonesia yang ingin menyelenggarakan PTM terbatas, diperbolehkan asalkan mengikuti protokol kesehatan dan memenuhi daftar periksa. Pengecualiannya adalah jika pemerintah daerah setempat memberlakukan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) maka pelaksanaan PTM terbatasnya ditunda.

“Semua kepala daerah harus mengikuti contoh-contoh terbaik bupati dan walikota ini. Laksanakan PTM Terbatas seaman mungkin, barulah kalau PPKM, PTM Terbatas dihentikan. Perlu dilatih dari sekarang agar Angka Partisipasi Kasar (APK) Bapak/Ibu semuanya tidak terpukul, dapat memitigasi stres pada anak, kekerasan domestik, pernikahan dini. Semuanya akan meledak kalau tidak ada tindakan secepat mungkin,” Mendikbduristek mengingatkan.

Bupati Singkawang, Tjhai Chui Mie, yang turut hadir sebagai panelis mengapresiasi langkah Mendikbudristek. “Di Singkawang, kita sudah mencapai 85 persen guru dan tenaga kependidikan yang sudah divaksinasi. Mudah-mudahan, dua minggu lagi kita vaksinasi lagi,” harap Bupati Tjhai.

Bupati Tjhai menilai, tantangan pendidikan masa pandemi adalah membuat anak-anak tidak bosan. “Benar, Pak Menteri. Tidak setiap daerah punya fasilitas dan gawai yang sama. Kami coba bangun beberapa tempat di Singkawang agar wi-fi bisa diakses. Tapi tetap saja, (motivasi) anak-anak memang menurun dengan PJJ daring. Perlu langkah konkret agar anak-anak tidak bosan dan membuat putus sekolah. Materi harus menarik dan ada aplikasi-aplikasi yang memotivasi mereka belajar,” tutur dia.

Senada dengan itu, Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, mengakui tidak semua wilayah di Purwakarta terjangkau jaringan internet untuk menunjang PJJ daring. “Kita terus menyesuaikan dan bergerak, memastikan agar anak-anak dan orang tua bisa menerima dan paham,” kata Bupati Anne. Ia menambahkan, ada penurunan semangat dan kejenuhan anak yang menganggap pengawasan orang tua lebih rendah daripada guru-guru. “Akhirnya, kita berinovasi untuk menjaga semangat belajar anak dengan meluncurkan Klinik BDR,” kata Anne.

Klinik BDR ini, dijelaskan Anne, dibuat lewat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Ada tiga tim, mulai dari tim supervisi yang bertugas membantu pihak-pihak yang kesulitan, tim teknologi informasi (TI) yang membantu anak-anak BDR dengan sistem daring, kemudian ada tim dari sekolah yang juga berisi guru BK, yang akan menerima laporan dan pengaduan. “Misalnya, anak-anak tidak mau belajar, sulit belajar online. Tim ini yang akan menerima laporan dan kita jemput bola ke rumah peserta didik dan kita berkomunikasi dengan orang tua,” ujar Anne.

Anne menuturkan, Purwakarta, memakai kurikulum darurat yang disederhanakan sesuai anjuran Kemendikbudristek agar peserta didik bisa tetap belajar walau masih dalam pandemi.  Namun jika masalah yang ditemukan di lapangan adalah ketidakpunyaan media belajar, maka jalan keluarnya adalah belajar luring. Sampai saat ini tidak ada masalah, PTM terbatas diuji coba di tiga kecamatan. Dua kecamatan di antaranya adalah zona hijau dan tidak ada penyebaran. Untuk 15 lainnya, kita coba simulasi, di mana per satu wilayah, (dipilih) satu perwakilan sekolah untuk simulasi. Berjalan dengan baik, tapi kita hentikan PTM karena laju Covid-19 tinggi,” kata Anne.

Anne mengungkapkan, di Purwakarta, jumlah PTK yang sudah vaksinasi sebanyak 91 persen. “Kita tinggal menyelesaikan 9 persen lagi, InsyaAllah besok vaksinasi massal. Kita targetkan seluruh guru swasta dan negeri kita selesaikan vaksinasi,” harap Anne.

Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, mengakui bahwa kolaborasi antara pusat dan daerah amat penting. “Kalau kita serahkan seluruhnya ke Mas Menteri, pusing nanti. Jadi, kita saling menguatkan di daerah agar anak-anak bangsa tetap bisa belajar. Alhamdulillah, sudah 100 persen guru dan tenaga kependidikan kita divaksinasi. Kami tetapkan, kalau belum divaksinasi, tidak boleh mengajar di sekolah,” ujar Bupati Riska.

Disampaikan Bupati Riska, ada daerah-daerah yang berharap agar Dana ALokasi Khusus (DAK) 2022 dapat dipergunakan tidak hanya untuk pembangunan fisik tapi juga untuk penguatan digitalisasi sekolah. “Kami dukung digitalisasi sekolah Mas Menteri, karena semua telah berubah, sekarang informasi begitu cepat. Walau guru-guru kita masih ada yang gagap teknologi. Kita berharap ada penguatan jaringan dengan bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan juga data Kominfo menyebutkan ada sekitar 12.400 yang belum terjangkau internet. Apa yang bisa kami lakukan dari daerah, apa yang bisa dilakukan pusat, inilah yang harus dikolaborasikan,” tutur Bupati Riska.

Peran Krusial Pemda Pastikan Pendidikan Tetap Berjalan

Ketika dimintai komentarnya, panelis Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI), Hetifah Sjaifudian, menyatakan, “Awalnya banyak yang agak meragukan Mas Menteri. Tapi ketika dikemukakan terobosan-terobosan yang dibuat dan menjawab dengan meyakinkan, kita semua mendukung upaya transformasi. Dilalah Covid-19. Jadi, dampak Covid-19 ini memengaruhi dan banyak menghambat inovasi-inovasi,” ungkap Hetifah.

Hetifah juga memuji seluruh kepala daerah yang hadir. “Semua (bupati dan walikota) sangat responsif dan bagus di lapangan. Tetapi, kondisi Indonesia amat beragam. Pertama, akses internet dan gawai tidak semua punya. Kemudian, banyak keluhan metode belajar jadi bosan, tantangan guru dan kurikulum. Jadi, kebijakan harus selalu disesuaikan,” kata Hetifah.

Hetifah menjelaskan, bahwa salah satu fungsi Komisi X DPR RI adalah menerima aspirasi masyarakat. Banyak persoalan, kata dia, yang harus bisa cepat ditanggapi. “Untung, Mas Menteri juga mau melobi kesana kemari. Kunci keberhasilannya itu sinergi antarkementerian. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. SKB-nya pun empat menteri. Tidak mudah, kan, bersinergi empat kementerian, belum lagi bersama pemerintah daerah,” ujar Hetifah.

Untuk itu, lanjutnya, kalau provinsi tidak mau buka sekolah, padahal teman-teman di kabupaten/kota siap, itu juga kadang masalah. Karena bupati juga tidak bisa mengandalkan disdiknya saja. “Sudah 100 persen vaksinasi, berarti dinas kesehatannya juga bagus. Tata kelola pemerintahan berubah besar. Harus sinergi dan koordinasi yang memang lebih mudah dikatakan daripada dilakukan,” aku Hetifah.

Terakhir, Hetifah mengaku bahwa dirinya dan anggota DPR lainnya juga belajar jadi mitra yang baik bagi pemerintah. “Kalau kita protes terus, tidak jalan, dong. Kalau menerima terus, program-program yang ada belum tentu bisa responsif menanggapi dampak negatif pandemi. Kita semua harus lebih berpikiran terbuka,” tegas Hetifah.

Dilanjutkan Hetifah, Pemda menjadi kunci kesuksesan pelaksanaan PTM terbatas. Karena pemda harus memastikan sekolah memehuhi daftar periksa dan mengawasi. “DPR ingin mendorong orangtua murid, maka kita sebagai kakak-kakak dari adik-adik di sekolah, harus aktif memantau perkembangan dan kasih masukan ke Mas Nadiem,” tegas Hetifah.

 

Sumber : https://www.kemdikbud.go.id/