Penuntasan SKP Kepala Sekolah dan Guru, BPMP Prov Sumut Advokasi Disdik Kabupaten/Kota/Provinsi melalui PMO bulan Mei 2024
Dalam rangka optimalisasi penuntasan Sistem Kinerja Pegawai (SKP) Kepala Sekolah, dan Guru jenjang SD, dan SMP, didampingi Dinas Pendidikan (Disdik) di 34 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota dan Provinsi, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Utara melakukan kegiatan Advokasi Pendampingan pengisian SKP bagi Kepala Sekolah dan Guru di Satuan Pendidikan yang belum tuntas.
kegiatan Advokasi Pendampingan pengisian SKP bagi KS, dan Guru dipandu oleh Fasilitator Co-Captain dan pendamping dari BPMP Prov Sumut berlangsung antara rentang waktu Senin s.d. Jumat (14-17/05/2024). Pengisian SKP dilakukan secara Webinar dipandu oleh Co-Captain dari pukul 13.30 s.d. 16.00 WIB. Selain itu, PMO bulan Mei 2024 harus menyelesaikan beberapa agenda Program Prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) lainnya.
“Bapak/Ibu Wali Wilayah Kab/Kota/Prov adalah Duta Kemendikbudristek untuk menuntaskan SKP Kepala Sekolah dan Guru paling lambat tanggal 31 Mei 2024. Selanjutnya penyelesaian Petunjuk Teknis (Juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dan Kick Off PPDB di bulan Juni, Guru Penggerak (GP) diangkat menjadi Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah, Festival Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), percepatan pembentukan Unnit Layanan Disabilitas (ULD), Satuan Tugas Tim Pencegahan Perundungan, Kekerasan Seksual Satuan Pendidikan ”, tegas Tajuddin Idris, S.T., M.Si., Kepala BPMP Prov Sumut saat membuka rapat pembekalan persiapan PMO bagi pegawai BPMP Sumatera Utara sebelum turun ke kabupaten/kota.
Sementara peserta Advokasi PMO yang hadir pada bulan mei ini melibatkan Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota/Provinsi, Kepala Bidang (Kabid) SD, Kabid SMP, Kabid PAUD, Co-Captain, KS SD, dan SMP, serta Guru yang belum menuntaskan pengisian SKP.
Dalam pelaksanaan advokasi ini diperoleh beberapa temuan dilapangan mengenai kendala ketidaktuntasan pengisian SKP ini bersumber dari topografi wilayah yang sulit jaringan internet, kurangnya kemampuan KS, dan guru dalam pengoperasian computer, sehingga dibutuhkan peran aktif Dinas Pendidikan, dan Co-Captain mencari solusi penyelesaian secepatnya.(MH-68)
