Pendampingan Rapat Rutin PMO Daerah September 2024
Pendampingan Rapat Rutin Pokja Manajemen Operasional (PMO) Daerah Bulan September Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk kolaborasi strategis antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan Pemerintah Daerah, melalui Dinas Pendidikan, dalam rangka mendukung implementasi Kebijakan Merdeka Belajar. BPMP Provinsi Sumatera Utara, sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikbudristek di daerah, berperan penting dalam memfasilitasi kegiatan ini. Rapat rutin PMO diadakan sebagai wadah koordinasi untuk menyamakan persepsi serta meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan pelaksanaan program-program prioritas Kemendikbudristek berjalan dengan baik.
BPMP Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan rapat PMO di seluruh 33 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara. Kegiatan PMO dilaksanakan di kantor Dinas Pendidikan masing-masing kabupaten/kota. Rapat ini menjadi forum evaluasi bersama bagi berbagai pihak yang terlibat, termasuk perwakilan dari Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Fokus rapat adalah membahas perkembangan pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar serta berbagai program prioritas lainnya yang digagas oleh Kemendikbudristek.
Agenda utama rapat PMO bulan ini mencakup pembahasan mengenai progres capaian Dinas Pendidikan terhadap program-program prioritas Kemendikbudristek. Beberapa program yang menjadi sorotan antara lain Asesmen Nasional (AN), Survey Lingkunagn Belajar(Sulingjar), Rapor Pendidikan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan (PPKSP). Selain itu, program-program seperti Unit Layanan Disabilitas (ULD), Literasi dan Numerasi, Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), Pengimbasan Program Sekolah Penggerak (PSP), serta pemanfaatan Akun Belajar.id juga dibahas secara mendalam. Di samping evaluasi ini, ada pula diskusi tentang Program Pemberdayaan Masyarakat, terutama dalam mendukung penanganan permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS).
Penanganan ATS menjadi salah satu fokus penting dalam rapat ini, mengingat masalah tersebut memerlukan kerja sama lintas sektor. Untuk itu, peran Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan. Dalam rapat, Dinas PMD memberikan penjelasan mengenai program pemberdayaan masyarakat yang bisa dimanfaatkan untuk menarik kembali anak-anak yang tidak bersekolah. Di tingkat desa, misalnya, program ini dapat dikolaborasikan dengan inisiatif pendidikan nonformal atau pendidikan keterampilan, guna memastikan bahwa anak-anak yang putus sekolah memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan mereka. Sementara itu, BAPPEDA di setiap kabupaten/kota juga menyampaikan dukungannya melalui perencanaan dan penganggaran program di tingkat daerah, untuk memaksimalkan penanganan masalah ATS.
Melalui diskusi yang dilakukan dalam rapat PMO ini, diharapkan adanya sinergi yang lebih kuat antara Dinas Pendidikan, Dinas PMD, dan BAPPEDA, sehingga solusi yang dihasilkan dapat lebih komprehensif. Salah satu solusi yang diusulkan adalah memperkuat kerjasama antar sektor untuk menciptakan program-program pemberdayaan masyarakat yang berbasis pendidikan nonformal di desa-desa. Dengan demikian, upaya ini diharapkan dapat membantu anak-anak yang tidak lagi bersekolah untuk kembali melanjutkan pendidikan mereka, baik melalui pendidikan formal maupun jalur pendidikan kesetaraan.
Rapat PMO ini juga menjadi ajang untuk berbagi praktik baik dan strategi pelaksanaan Program Merdeka Belajar. Setiap kabupaten/kota diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil implementasi program di wilayah mereka, serta berbagi pengalaman terkait tantangan yang dihadapi. Dengan adanya pertukaran informasi ini, setiap daerah diharapkan dapat saling belajar dan mengadopsi strategi yang relevan sesuai dengan kondisi lokal masing-masing. Selain itu, rapat ini juga menjadi forum untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan program-program prioritas dan bersama-sama mencari solusi yang tepat.
Secara keseluruhan, Pendampingan Rapat Rutin PMO Daerah Bulan September 2024 merupakan langkah strategis untuk memastikan keterpaduan kebijakan pusat dengan implementasi di daerah. Dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas PMD, hingga BAPPEDA, rapat ini memperkuat komitmen dan kerja sama lintas sektor dalam mendukung keberhasilan program-program prioritas Kemendikbudristek, termasuk Merdeka Belajar. Harapannya, dengan adanya pendampingan yang intensif dan kolaboratif, program Merdeka Belajar serta berbagai program pendidikan lainnya dapat terus berjalan dengan optimal, memberikan manfaat nyata, serta meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan. (ATR)
