Webinar Strategi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi Sumatera Utara
Medan–28 November 2024 – Webinar tentang Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi Sumatera Utara, yang diselenggarakan oleh BPMP Provinsi Sumatera Utara, bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dinas pendidikan, serta berbagai stakeholder terkait dalam menangani masalah ATS yang masih menjadi tantangan besar di wilayah ini. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk perangkat desa, perguruan tinggi, dan instansi terkait lainnya yang memiliki peran penting dalam memastikan setiap anak di Sumatera Utara dapat mengakses pendidikan dengan baik.
Dalam sambutannya, Kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara, Tajuddin Idris, ST, M.Si, menyampaikan keprihatinannya terhadap tingginya angka ATS di Provinsi Sumatera Utara. Angka ATS yang tinggi ini, menurut Tajuddin Idris, menjadi salah satu hambatan besar dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Untuk itu, pihaknya berencana melakukan pendataan yang lebih akurat dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk perangkat desa dan perguruan tinggi. Dengan pendataan yang lebih lengkap, diharapkan dapat diketahui dengan jelas jumlah anak yang tidak bersekolah dan faktor-faktor yang menyebabkan mereka tidak terdaftar dalam sistem pendidikan.
Tajuddin Idris juga menyampaikan pentingnya upaya untuk memasukkan anak-anak yang tidak bersekolah ke dalam sistem pendidikan formal. Salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi ATS adalah dengan meningkatkan akses pendidikan bagi mereka yang sebelumnya kesulitan mengakses sekolah. Hal ini tentunya harus didukung dengan peningkatan kualitas pendidikan yang ada, agar anak-anak yang terdaftar dapat memperoleh pendidikan yang bermutu dan dapat mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih baik.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, Anderiasta Tarigan, turut memberikan penjelasan terkait upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karo dalam menangani masalah ATS. Dalam 18 bulan terakhir, Kabupaten Karo telah berupaya keras untuk mendata anak-anak yang belum bersekolah dan memastikan mereka terdaftar dalam program wajib belajar 12 tahun. Anderiasta menjelaskan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti sekolah-sekolah, camat, kepala desa, dan instansi lainnya untuk mengidentifikasi anak-anak yang terlewatkan dan memastikan mereka mendapatkan haknya untuk bersekolah.
Yusnaldi, Sekretaris Dinas Pendidikan Deli Serdang, juga menyampaikan beberapa inovasi yang telah diterapkan di kabupaten/kota tersebut untuk mengatasi masalah ATS. Salah satu inovasi yang mendapat perhatian adalah program-program yang ditujukan untuk anak-anak marjinal, terutama mereka yang kesulitan mengakses pendidikan formal karena faktor sosial-ekonomi, geografis, atau kesulitan lainnya. Yusnaldi menambahkan bahwa beberapa program yang diimplementasikan di Deli Serdang telah berhasil meraih penghargaan, dan ini membuktikan bahwa dengan kebijakan yang tepat, masalah ATS dapat diminimalkan.
Ani Sayekti, yang mewakili PDM 08, turut mengusulkan strategi percepatan penanganan ATS yang sejalan dengan kebijakan Presiden Indonesia, yaitu memastikan bahwa seluruh anak di Indonesia terdaftar dalam sistem pendidikan. Ani menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai sektor dan stakeholder dalam memfasilitasi anak-anak untuk mengakses pendidikan. Dia juga menyoroti pentingnya penggunaan teknologi untuk mempermudah pendataan dan memantau perkembangan pendidikan anak-anak yang terdaftar.
Idham Khalid, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi, yang menjadi pembicara terakhir dalam webinar ini, menjelaskan kebijakan yang diterapkan di Kota Tebing Tinggi untuk meningkatkan kesiapan sekolah dalam menerima anak-anak yang belum bersekolah. Ia menekankan pentingnya peran sekolah dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah anak, sehingga anak-anak yang sebelumnya terhambat oleh berbagai faktor dapat kembali ke sekolah dengan semangat yang tinggi. Idham Khalid juga menyebutkan bahwa kebijakan di Kota Tebing Tinggi telah mengedepankan pendekatan berbasis masyarakat, di mana setiap elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, sekolah, hingga keluarga, memiliki peran dalam mendukung anak-anak untuk dapat melanjutkan pendidikan.
Webinar ini dihadiri oleh berbagai peserta yang terdiri dari Dinas Pendidikan Provinsi, Cabang Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Camat, Lurah, Kepala Desa, serta pemangku kepentingan lainnya. Para peserta antusias mengikuti setiap sesi dan berdiskusi tentang berbagai strategi serta kebijakan yang telah dan akan dilaksanakan dalam upaya menurunkan angka ATS di Provinsi Sumatera Utara. Mereka juga berbagi pengalaman terkait tantangan yang dihadapi di masing-masing daerah, serta langkah-langkah inovatif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pendidikan.
