Sosialisasi Program Wajib Belajar 13 Tahun Dalam Pemerataan Akses Pendidikan Bermutu
Dalam rangka memperkuat pelaksanaan program pendidikan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Utara, dilaksanakan kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan pada hari Jumat, 21 Juni 2025 secara Daring melalui Platform Zoom, mengenai Program Wajib Belajar 13 Tahun dalam rangka pemerataan akses pendidikan yang bermutu. Peserta yang mengikuti kegiatan ini dari Dinas Pendidikan, Kemenag, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPS, Disdukcapil Perangkat Desa dan Stake holder lainnya di 33 kabupaten/kota di provinsi sumatera utara.
Kegiatan ini dimulai dengan arahan singkat dari Ketua Tim Kerja Program Prioritas, Jonnedi, S.Pd, M.I.Kom, yang memberikan gambaran penting mengenai program ini. Dalam arahannya, beliau menyampaikan bahwa Wajib Belajar 13 Tahun bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan, tetapi juga untuk memastikan bahwa pendidikan yang diterima oleh anak-anak Indonesia bermutu dan dapat membentuk generasi yang siap bersaing di masa depan.
Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala BPMP Sumatera Utara, Tajuddin Idris, ST, M.Si. Dalam sambutannya, beliau mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 ini, Kemendikbudristek telah meluncurkan sembilan program prioritas yang akan menjadi fokus utama dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Program tersebut meliputi penerapan program Indonesia Hebat, dukungan makan bergizi gratis, pembangunan dan revitalisasi sekolah, digitalisasi sekolah, pembelajaran mendalam atau deep learning, sekolah model transformatif, penguatan bimbingan konseling di sekolah, Wajib Belajar 13 Tahun, serta ketercukupan dan kelayakan pendidik dan tenaga pendidikan.
Tajuddin Idris juga menjelaskan bahwa program Wajib Belajar 13 Tahun menjadi salah satu fokus utama dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan yang bermutu. Salah satu hal yang menjadi perhatian serius adalah kewajiban bagi anak-anak berusia 5 hingga 6 tahun untuk menempuh pendidikan anak usia dini minimal satu tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar. Program ini diharapkan mampu memberikan landasan yang kuat bagi anak-anak Indonesia untuk memulai pendidikan mereka dengan baik, yang pada gilirannya akan mendukung tercapainya Indonesia Hebat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
Beliau juga menyoroti masalah anak yang tidak bersekolah (ATS), yang menjadi salah satu tantangan besar dalam pencapaian pemerataan pendidikan. Berdasarkan data Dapodik, jumlah anak yang tidak bersekolah di Provinsi Sumatera Utara tercatat sebanyak 248.162 orang. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perangkat desa, orang tua, dan mitra pembangunan untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk itu, perlu adanya langkah konkret dalam mengembalikan anak-anak yang putus sekolah ke dalam sistem pendidikan.
Setelah sambutan, acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Ibu Dra. Hayuni Yusni, M.Pd, mengenai Penanganan Anak Tidak Sekolah. Dalam pemaparannya, Ibu Hayuni menekankan bahwa penanganan ATS harus dipahami sebagai sebuah proses yang terdiri dari identifikasi, intervensi, hingga pemantauan. Proses ini harus dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa anak-anak yang tidak bersekolah dapat kembali mendapatkan pendidikan yang layak.
Beliau mengajak seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga perangkat desa dan orang tua, untuk saling bahu-membahu dalam mengatasi masalah ini. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mengembalikan anak-anak yang putus sekolah untuk kembali ke dalam sistem pendidikan. Kerjasama antara semua pihak ini sangat diperlukan agar program Wajib Belajar 13 Tahun dapat berjalan dengan sukses dan mencapai tujuannya.
Ibu Hayuni juga mengungkapkan bahwa setiap pihak, baik itu pemerintah, orang tua, maupun masyarakat, memiliki peran yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pemerintah daerah, khususnya, harus memastikan bahwa program-program yang ada dapat dijalankan dengan baik di lapangan. Sementara itu, orang tua harus berperan aktif dalam memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang layak, serta memberikan perhatian khusus pada pendidikan usia dini yang menjadi fondasi penting bagi kelanjutan pendidikan anak di jenjang yang lebih tinggi.
Sosialisasi ini diakhiri dengan diskusi interaktif antara peserta dan narasumber, yang diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan Program Wajib Belajar 13 Tahun. Semua pihak diharapkan untuk bergerak bersama untuk memastikan bahwa anak-anak di Sumatera Utara dan Indonesia pada umumnya mendapatkan akses pendidikan yang merata dan bermutu.
Dengan adanya program ini, diharapkan dapat tercapai pemerataan pendidikan yang tidak hanya mengurangi angka putus sekolah tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Sehingga, pada akhirnya, kita dapat mewujudkan cita-cita Indonesia Hebat dengan generasi penerus yang terdidik, terampil, dan siap menghadapi tantangan global. ATR
