Forum Bersama Pengawasan SPMB 2025/2026 “Pengawasan Bersama BPMP Wujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua”
Jakarta, 11 Juni 2025 — Untuk memperkuat sinergi dan komitmen pengawasan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah menyelenggarakan Forum Bersama Pengawasan Pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 11 hingga 13 Juni 2025 di Jakarta.
Forum ini dihadiri oleh peserta dan narasumber dari berbagai instansi strategis tingkat nasional maupun daerah. Hadir di antaranya perwakilan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta Dinas Pendidikan dan Inspektorat dari provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.
Dari Provinsi Sumatera Utara, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Utara, Tajuddin Idris, ST, M.Si, turut hadir bersama perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pendidikan Kota Medan, dan Inspektorat Kota Medan. Kehadiran unsur pusat dan daerah ini memperlihatkan tekad bersama untuk mengawal proses penerimaan murid baru yang lebih transparan, akuntabel, dan adil.
Dalam sambutannya, perwakilan dari Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen menyampaikan bahwa pengawasan SPMB merupakan tugas kolektif yang membutuhkan keterlibatan semua pihak. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu lembaga untuk memastikan proses SPMB berjalan sesuai prinsip keadilan dan transparansi. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta pengawasan dari lembaga independen, masyarakat, dan media,” ujarnya.
KPK sebagai salah satu narasumber forum menegaskan pentingnya integritas dalam proses penerimaan peserta didik. Dalam paparannya, KPK menyampaikan sejumlah temuan dan risiko penyalahgunaan wewenang yang masih kerap terjadi dalam pelaksanaan SPMB, serta mendorong digitalisasi dan pelaporan masyarakat sebagai langkah konkret pencegahan.
Puncak dari kegiatan ini adalah penandatanganan Komitmen Bersama Pengawasan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 oleh seluruh perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis. Komitmen ini berisi dukungan terhadap penyelenggaraan SPMB yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, serta tanpa diskriminasi. Penandatanganan dilakukan sebagai bentuk keseriusan dan kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga integritas sistem penerimaan murid baru.
Kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara, Tajuddin Idris, menyambut baik pelaksanaan forum ini. Ia menilai forum ini menjadi ruang dialog yang penting untuk menyatukan langkah lintas sektor. “Dengan sinergi yang kuat, kita bisa memastikan bahwa SPMB dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kepentingan terbaik bagi peserta didik. BPMP Sumut siap berkolaborasi dengan seluruh mitra daerah dalam mengawal pelaksanaannya,” ungkapnya.
Melalui forum ini, diharapkan ke depan pelaksanaan SPMB dapat terhindar dari praktik-praktik tidak etis seperti titipan, jual-beli kursi, atau manipulasi data zonasi, sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.
