Kemendikdasmen dan BKN Resmi Menerbitkan Kebijakan Pembaruan Pengelolaan Kinerja Tahun 2025.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen ) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah resmi meluncurkan Kebijakan Pembaruan Pengelolaan Kinerja Tahun 2025. Pembaruan ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih sederhana, relevan, dan berkualitas bagi seluruh tenaga pendidik, termasuk Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah, agar mereka dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran bagi siswa. Salah satu aspek yang diutamakan dalam kebijakan ini adalah kemudahan bagi para pendidik untuk melaksanakan pengelolaan kinerja yang lebih efektif dan efisien.

Mulai Januari 2025, terdapat tiga kemudahan utama dalam Pengelolaan Kinerja yang menjadi bagian dari kebijakan baru ini:

1. Pengembangan Kompetensi Tidak Lagi Berbasis Poin
   Sebelumnya, pengembangan kompetensi bagi guru dan tenaga pendidik lainnya sering kali memerlukan pencapaian poin tertentu melalui berbagai kegiatan. Namun, mulai 2025, sistem ini akan diubah. Pengembangan kompetensi tidak lagi berdasarkan poin, melainkan lebih kepada pemenuhan kompetensi yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, para pendidik akan lebih terfokus pada kualitas dan dampak dari kegiatan pengembangan kompetensinya terhadap proses pendidikan.
2. Tidak Perlu Mengunggah Dokumen
   Salah satu keluhan yang sering disampaikan oleh tenaga pendidik adalah banyaknya dokumen yang harus diunggah sebagai bagian dari pelaporan pengelolaan kinerja. Kebijakan baru ini menghilangkan kewajiban tersebut, sehingga proses pengelolaan kinerja menjadi lebih praktis. Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah tidak lagi perlu mengunggah berbagai dokumen sebagai bukti kegiatan atau pencapaian mereka. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban administratif yang selama ini menghambat para pendidik dalam melaksanakan tugas utama mereka, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran.
3. Dilaksanakan Satu Kali Setiap Tahun
   Sebelumnya, pengelolaan kinerja sering kali dilakukan secara lebih sering, bahkan beberapa kali dalam setahun, yang dapat menyebabkan kebingungan dan tekanan tambahan bagi pendidik. Mulai 2025, pengelolaan kinerja hanya akan dilaksanakan satu kali dalam setahun. Hal ini memungkinkan waktu yang lebih cukup bagi pendidik untuk fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran tanpa terbebani oleh pengelolaan administratif yang terlalu sering.

Dengan adanya kebijakan ini, Kemendikdikdasmen berharap bahwa sistem pengelolaan kinerja yang baru dapat membantu para pendidik untuk lebih fokus pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan visi untuk menciptakan pendidikan yang lebih bermutu dan relevan dengan kebutuhan zaman. Para pendidik dapat lebih mudah mengelola tugas mereka dan meningkatkan kompetensinya tanpa harus terbebani oleh prosedur yang rumit dan tidak perlu.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Kebijakan Pembaruan Pengelolaan Kinerja Tahun 2025, masyarakat dapat mengunjungi laman resmi yang telah disediakan, yaitu s.id/PengelolaanKinerja2025. Pada laman tersebut, pengguna dapat menemukan informasi yang lebih mendetail mengenai perubahan kebijakan ini, prosedur yang berlaku, serta berbagai panduan yang bisa membantu dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Pembaruan pengelolaan kinerja ini merupakan langkah positif dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan adanya sistem yang lebih sederhana, bermakna, dan efisien, para guru dan tenaga pendidik lainnya dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugas mereka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi semua. Ke depannya, diharapkan kebijakan ini akan memberikan dampak positif yang besar terhadap dunia pendidikan, sehingga dapat tercapai tujuan utama yaitu menciptakan generasi yang lebih cerdas dan siap menghadapi tantangan global.